Indonesia Harus Meneruskan Kepemimpinan Transparansi Kelautan

Indonesia Harus Meneruskan Kepemimpinan Transparansi Kelautan

By | 2019-02-14T09:11:02+00:00 February 14th, 2019|Press Release, translation|

Jakarta, Indonesia – Menjelang debat calon presiden kedua minggu ini, organisasi internasional, Global Fishing Watch (GFW) menyerukan kepada para calon presiden untuk berkomitmen meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan agar angka penangkapan ikan ilegal dapat ditekan dan manfaat sektor ini dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 17 Februari 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyelenggarakan debat pemilihan presiden yang membahas rencana calon presiden dan wakil presiden untuk bidang energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam lima tahun kepemimpinan.

“Sumber daya kelautan Indonesia yang berpotensi menyejahterakan seluruh penduduk Indonesia, sudah seharusnya menjadi prioritas pemerintah,” kata Ahmad Baihaki, Manajer Program Indonesia, Global Fishing Watch. “Sebagai negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar antara lain dalam pemantauan penangkapan ikan ilegal, tidak terlaporkan dan menyalahi aturan (illegal, unreported, and unregulated fishing atau IUU fishing). Berbagi data dan transparansi sangat penting dalam memerangi penangkapan ikan ilegal, melindungi stok ikan dan penghidupan masyarakat yang bergantung pada pangan laut.”

Sejak 2014, dengan kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Indonesia telah mendorong peningkatan keamanan sumber daya perikanan dan kelautan, termasuk lewat transparansi aktivitas perikanan tangkap.

Global Fishing Watch bekerja sama dengan pemerintah untuk mempublikasi data lacak kapal mereka, atau VMS, melalui peta publik untuk memperkuat pemantauan dan mendukung penegakan hukum. Pada tahun 2017, Indonesia menjadi negara pertama yang membuka data VMS secara publik dan dapat diakses publik melalui Global Fishing Watch.

“Global Fishing Watch membantu pemerintah untuk menganalisis data kegiatan kapal penangkap ikan untuk memantau kegiatan perikanan dan memerangi kegiatan IUU fishing,” kata Ahmad Baihaki. “Peta publik kami juga melacak kapal penangkap ikan di seluruh dunia. Pemantauan ini penting untuk melindungi perairan Indonesia dari ancaman kapal-kapal penangkap ikan asing ilegal.”

Sejak Indonesia membuka data VMS, beberapa negara termasuk Peru, terinspirasi oleh langkah Indonesia untuk membuka atau berkomitmen akan segera membuka data VMS mereka lewat peta online GFW.

“Indonesia telah menjadi pelopor dan berada di garis depan usaha global untuk meningkatkan transparansi di sektor perikanan dan kelautan,” kata Ahmad Baihaki. “Indonesia harus mempertahankan komitmennya dan terus memperbaiki tata kelola perikanan agar sumber daya kelautan kita yang kaya dapat terlindungi.”

Global Fishing Watch adalah organisasi nirlaba internasional independen yang gencar mempromosikan kelestarian laut melalui transparansi. GFW menggunakan teknologi mutakhir untuk memvisualisasikan, melacak, dan membagikan data kapal penangkap ikan global melalui platform peta daring di  www.globalfishingwatch.org/map. Peta GFW dapat diakses masyarakat secara gratis setelah jeda tampilan tiga hari.

Selain itu, di Indonesia GFW juga bekerja sama dengan organisasi nirlaba lain untuk melacak dan memahami perikanan tangkap yang belum menggunakan transmitter VMS. Kami juga menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dan penelitian untuk menghasilkan riset berkualitas tinggi menggunakan data GFW.

Catatan redaksi:
(1) Tim University of California di Santa Barbara yang menggunakan data Global Fishing Watch untuk melihat dampak pemberantasan IUU fishing terhadap masyarakat menemukan bahwa pemberantasan IUU fishing yang dipadukan dengan tangkapan maksimum lestari (maximum sustainable yield) dapat menghasilkan peningkatan tangkapan 14% dan peningkatan keuntungan 15% pada tahun 2035. Ini pun tanpa menimbulkan kerugian jangka pendek bagi ekonomi lokal. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berhasil dalam memadukan kebijakan dan data. Penangkapan ikan asing ilegal di negara Indonesia telah menurun lebih dari 90% dan juga total penangkapan ikan sebesar 25%.

Namun Indonesia masih menghadapi tantangan data perikanan yang lebih besar karena 90% hasil tangkapan ikan berasal dari kapal-kapal kecil di bawah ukuran 30 gross tonnage yang belum diwajibkan menggunakan VMS. Oleh karenanya GFW bekerjasama dengan beberapa LSM di Indonesia yang sedang melakukan pelacakan kapal-kapal kecil ini untuk menyatukan data guna mendapatkan gambaran utuh perikanan Indonesia.

(2) Di Indonesia, GFW bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan Satuan Tugas 115 untuk membantu memerangi IUU fishing. GFW juga belajar banyak dari para mitranya dalam perihal perikanan Indonesia dan telah berkontribusi dalam beberapa penangkapan besar seperti kapal-kapal asing Silversea 2, Fu Yuan Yu 831 dan STS 50.

Akibat permintaan pasar untuk tangkapan yang berkelanjutan dan terlacak, industri pun mulai menyadari pentingnya faktor keberlanjutan dalam usaha mereka. GFW bekerja sama dengan beberapa asosiasi industri seperti Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia untuk memastikan anggotanya berkontribusi terhadap lautan yang sehat dan industri yang dinamis.

Global Fishing Watch adalah organisasi nirlaba internasional yang berkomitmen untuk memajukan keberlanjutan sumber daya laut kita melalui peningkatan transparansi. Dengan memanfaatkan teknologi terbaru, platform pemetaan kami memungkinkan siapa saja untuk melihat atau mengunduh data aktivitas penangkapan ikan global mendekati waktu nyata, secara gratis. GFW didirikan pada 2015 melalui kolaborasi antara Oceana, SkyTruth dan Google. Pekerjaan kami dimungkinkan berkat dukungan dari mitra pendanaan kami dan penyedia teknologi dan data. www.globalfishingwatch.org