Tertangkapnya MV NIKA: penangkapan ikan ilegal dan perjuangan mengalahkannya

Tertangkapnya MV NIKA: penangkapan ikan ilegal dan perjuangan mengalahkannya

By | 2020-01-30T17:11:14-05:00 January 30th, 2020|translation, transparansi|

Sebuah kapal yang menjadi buronan beberapa negara baru-baru ini diamankan oleh Indonesia. Berikut adalah kisah tentang bagaimana kerja sama internasional antara INTERPOL, Indonesia, Pemerintah Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan (GSGSSI) – Inggris, Korea dan Panama, didukung oleh keahlian pelacakan kapal dari Global Fishing Watch, membantu mewujudkannya.

Hari Jumat pagi, 12 Juli 2019, dua kapal patroli perikanan Indonesia menghampiri  kapal berkapasitas 750 ton di tengah Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk dan terpenting di dunia.

MV NIKA, kapal yang diincar berbendera Panama, terdaftar sebagai kapal kargo dan berkapasitas 750 ton terbilang signifikan. Meskipun terdaftar, MV NIKA telah dicari oleh INTERPOL sejak Juni 2019, menyusul permintaan bantuan dari negara anggota, atas dugaan operasi penangkapan ikan ilegal. Kapal itu mendekati akhir perjalanan 13.000 kilometer dari perairan Atlantik Barat Daya, lokasi di mana kapal tersebut diidentifikasi telah melanggar peraturan penangkapan ikan.

Satu bulan sebelumnya, MV NIKA sempat berbenturan dengan gunung es di perairan dingin di Georgia Selatan. Dengan kondisi yang tak lagi prima, MV NIKA pun berlayar menuju China untuk perbaikan. Gunung es inilah yang menjadi faktor penentu nasib kapal tersebut nantinya. 

Kerusakan pada MV NIKA akibat benturan dengan gunung es di perairan Georgia Selatan. © Regina Safri.

MV NIKA memiliki sejarah panjang sebagai kapal pelanggar hukum. Sejak 2006, MV NIKA telah mengganti nama dan bendera negara sebanyak 7 kali. Praktik gonta-ganti bendera umum dilakukan oleh kapal yang ingin menutupi jejak mereka. Pemilik manfaat (beneficial owner) kapal ini diyakini juga menjadi pemilik kapal STS-50, yang dikejar dan ditahan awal tahun 2019 karena telah menangkap ikan Patagonian toothfish (Dissostichus eleginoides) secara ilegal.

Kapal MV NIKA juga pernah disita oleh Rusia karena penangkapan kepiting ilegal, yang merupakan komoditas yang sangat menggiurkan bagi Rusia di wilayah sub-Arktik. Setelah dilepaskan, kapal ini pun kembali berlayar, awalnya di bawah bendera Kamboja sebelum beralih ke bendera Panama, dan didaftarkan sebagai kapal kargo. 

Berdasarkan peraturan dan alasan keamanan, kapal kargo tidak diperbolehkan berlayar melampaui 200 mil laut dari garis pantai mana pun. Namun, saat itu, pihak berwenang Rusia tengah semakin gencar menindak aktivitas perikanan ilegal (IUU). Ini mungkin menjelaskan mengapa MV NIKA, dengan perangkap kepitingnya, berakhir di wilayah perikanan lain di perairan Atlantik Barat Daya.

MV NIKA terdeteksi di dekat Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Argentina pada April 2019. Menurut informasi ABK asal Indonesia, kapal ini menjaring ikan tetapi tidak memuat tangkapan apa pun. Kapal itu kemudian dilacak di perairan yang sangat dilindungi di Georgia Selatan dan Falklands pada akhir Mei dan awal Juni. Kegiatan MV NIKA menimbulkan kecurigaan – mengingat perairan tersebut diawasi oleh badan pengelola perikanan multinasional terbaik dunia, Komisi Konservasi Sumber Daya Laut Antartika (CCAMLR). Kapal itu pun dicegat dan diperiksa. Petugas menemukan spesies perairan dalam, terumbu karang lunak, dan produk laut lainnya di dalam kapal, tetapi tidak melihat hasil tangkapan massal. Kapal itu kemudian diusir dari perairan Georgia Selatan, dan pada titik inilah ia menabrak gunung es. Beruntung bagi kru MV NIKA, benturan itu tidak berakhir fatal. Namun, insiden ini tetap menggiring MV NIKA ke penghujung nasibnya.

Jalur MV NIKA dari April – Juni 2019. Aktivitas di ZEE Kepulauan Falkland, Georgia Selatan, ZEE Kepulauan Sandwich Selatan, serta ZEE Argentina dideteksi menggunakan AIS.

Menyusul inspeksi di dekat Georgia Selatan, salah satu anggota CCAMLR yakni Britania Raya menggiring perhatian INTERPOL ke MV NIKA melalui organisasi nirlaba OceanMind. Di sinilah peran penting dan dukungan Panama datang. Panama akan segera mempublikasikan data kapal penangkap ikannya kepada publik di platform Global Fishing Watch (GFW). Data ini mencakup pula armada kapal pengangkut berkapasitas besar yang digunakan dalam pengiriman hasil tangkapan. Ini adalah langkah signifikan dalam membantu memenuhi tanggung jawab negara yang menaungi kapal-kapal di mana benderanya berkibar. Panama, menyusul permintaan untuk memvalidasi informasi kapal yaitu persyaratan registrasi dan lisensi, juga siap untuk bekerja sama dalam kasus MV NIKA. Panama pun meminta INTERPOL untuk membantu menemukan lokasi kapal tersebut, melacaknya, serta menyelidiki MV NIKA saat mencapai area pelabuhan atau pantai.

Panama tahu bahwa rute navigasi MV NIKA mungkin akan melalui ZEE Indonesia. Panama pun meminta pihak berwenang setempat untuk mencegat dan membawa MV NIKA ke pelabuhan di bawah Perjanjian Negara-Negara Pelabuhan untuk Tindakan Kepelabuhan (PSMA).

Analis GFW Imam Prakoso di MV NIKA.

Saat MV NIKA mendekati ZEE Indonesia, pergerakannya telah dilacak dan dicatat sejak Februari 2019 dengan bantuan Analis GFW Imam Prakoso. Sebelumnya, MV NIKA secara ilegal telah mematikan sistem pelacakan kapal yang wajib ada di setiap kapal seukuran dirinya. Analisis Imam, yang menunjukkan keberadaan dan kegiatan MV NIKA selama periode tersebut, memberikan Satuan Tugas IUU Fishing Indonesia data penting yang diperlukan untuk mencapai keputusan untuk mencegat MV NIKA.

Seiring pergerakan MV NIKA menuju perairan Indonesia dan khususnya Selat Malaka, para pejabat angkatan laut dan perikanan Indonesia, INTERPOL, dan Analis GFW Charles Kilgour terus bertukar informasi mengenai setiap gerakannya secara live. Analis GFW membantu memprediksi jalur MV NIKA dan mengidentifikasi titik temu di mana kapal patroli dapat mencegatnya. GFW biasanya tidak terlibat langsung dalam tindakan penegakan hukum semacam ini. Namun, GFW telah erat bekerja sama dengan Indonesia sejak negara tersebut menjadi negara pertama yang mempublikasikan data armada penangkapan ikannya di platform GFW pada 2017. Hubungan erat tersebut menjadi faktor kunci suksesnya kasus ini. 

Akhirnya, pada pukul 08.06 pagi waktu setempat, MV NIKA pun terjaring. Kapal ini dicegat oleh kapal-kapal patroli Indonesia, yakni ORCA 2 dan ORCA 3, dan dibawa ke pelabuhan. MV NIKA memiliki 18 awak Rusia dan 10 awak Indonesia, yang kemudian ditahan dan diinterogasi tentang kegiatan kapal tersebut. Kendati terdaftar sebagai kapal kargo umum, pihak berwenang menemukan fasilitas pengolahan ikan di atas MV NIKA, perangkap kepiting dan alat perikanan lainnya yang siap digunakan di geladak, serta ikan hering untuk umpan.

MV NIKA dicegat oleh kapal patroli Indonesia, ORCA 2 dan ORCA 3. © Regina Safri.

Di bawah kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Indonesia telah menjadi ikon perlawanan terhadap perikanan ilegal, yang diklaim telah merugikan negara sebanyak jutaan miliar dolar setiap tahunnya. Pemerintah pun telah meledakkan atau menenggelamkan ratusan kapal asing yang ditemukan menangkap ikan tanpa izin, setelah menyita kapal dan memindahkan awak. Indonesia telah menyita lebih dari 500 kapal sejak larangan kapal asing di perairan Indonesia diberlakukan pada November 2014. Penangkapan MV NIKA menandai kemenangan penting lainnya bagi Indonesia dalam menindak penangkapan ikan ilegal.

Kapal patroli Indonesia, ORCA 3, meminta MV NIKA untuk menghentikan mesinnya. © Regina Safri.

Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, mengatakan, “Kami berterima kasih kepada Global Fishing Watch karena telah membantu melacak MV NIKA sampai berhasil ditangkap di Indonesia. Global Fishing Watch telah menjadi mitra terpercaya kami dalam memerangi penangkapan ikan ilegal, terutama dalam melacak kapal penangkap ikan ilegal di mana pun di dunia. Upaya mereka untuk mendorong pengungkapan informasi VMS kepada publik harus dilanjutkan dan didukung oleh negara lain.”

Mas Achmad Santosa, Koordinator Penasihat Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia / Komandan Satuan Tugas 115, menambahkan, “Global Fishing Watch memberi kami analisis yang sangat dibutuhkan tentang pergerakan MV NIKA. GFW dan INTERPOL telah membantu kami untuk memprediksi pergerakan dan posisi MV NIKA dengan informasi dan analisis yang diberikan tepat waktu. Semoga cara berbagi informasi dan kerja sama ini dapat diadopsi oleh lebih banyak negara lain.”

Raúl Delgado, Direktur Inspeksi, Pengawasan, dan Kontrol di Otoritas Sumber Daya Air Panama (ARAP), melanjutkan, “Kasus MV NIKA mencerminkan tekad kami untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya memerangi penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal yang menggunakan bendera kami. Operator perikanan tidak boleh dibiarkan terus melanggar tanpa konsekuensi berarti. Kami berharap, publikasi data kami di platform GFW tak lama lagi akan menjadi titik balik kami dalam membantu mewujudkan perubahan yang lebih baik di lautan.”

Cerita MV NIKA menjadi pengingat tentang kompleksitas industri perikanan komersial global, dan betapa industri ini masih belum transparan atau pun akuntabel. Namun, penangkapan kapal tersebut menghadirkan sisi lain cerita ini. Semakin banyak negara, termasuk negara dengan sumber daya yang lebih terbatas dari negara-negara maju, bersedia untuk bekerja sama, berbagi data, dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengakhiri eksploitasi ilegal di lautan. Transparansi, serta kerja sama internasional yang sigap, merupakan faktor penting dalam mengeradikasi perikanan ilegal. Jika negara-negara membuka data pemantauan kapal mereka, kita dapat memahami aktivitas perikanan global secara lebih holistik dan terintegrasi. Penangkap ikan yang patuh hukum dapat dilacak dengan mudah dan terbuka, menunjukkan kepatuhan mereka. Mereka pun dapat diberikan imbalan berupa kemudahan dalam mendarat dan memasuki pelabuhan. Sedangkan, operator ilegal akan mudah dikenali karena rekam jejak yang tidak konsisten atau perilaku mencurigakan. Kapal-kapal yang tidak berizin, atau memiliki riwayat ketidakpatuhan, dapat diprioritaskan untuk diperiksa atau bahkan ditolak masuk pelabuhan.

Tony Long, CEO Global Fishing Watch, menyimpulkan, “Semakin banyak negara melihat perlunya bertindak untuk melindungi sumber daya laut, tetapi sangat sedikit yang mampu membiayai aset penegakan hukum yang mumpuni. Lewat kasus ini, kami melihat manfaat kolaborasi dan transparansi di berbagai tingkatan untuk memungkinkan tindakan yang hemat biaya. Melalui transparansi dan teknologi yang tepat guna, kita dapat mencegah praktik buruk dan, bila perlu, bekerja sama untuk menyorot dan menindak para operator yang tidak bertanggung jawab, sebelum mereka menimbulkan lebih banyak kerugian.”